Artikel dalam buku "Kasih Akan Tanah Air: Upaya untuk Terus Menjadi", sebuah buku yang ditulis oleh 13 civitas akademika Unika Soegijapranata yang berisi kajian nasionalisme dalam rangka Dies Natalis ke-29, 5 Agustus 2011.
Abstrak
Teater Sobokartti Semarang saat ini hanya dikenal oleh segelintir orang sebagai bangunan cagar budaya, selain sebagai tempat penyelenggaran berbagai kegiatan kesenian. Namun di balik itu, proses pembangunan gedung ini melalui masa-masa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu masa diberlakukannya Ethische Politiek atau Politik Etis, ketika benih-benih nasionalisme muncul di masyarakat bumiputera. Rancangan gedung ini ternyata tidak sekedar mempertimbangkan faktor-faktor arsitektur seperti estetika, penghawaan, pencahayaan dan akustik tapi juga masuk ke dalam diskursus tentang masa depan Indonesia. Rancangan gedung ini mewakili pandangan Ethische Richting yang beranggapan bahwa bangsa bumiputera dan bangsa Belanda harus bersatu karena mereka saling membutuhkan; juga pandangan bahwa ’Timur’ dan ’Barat’ harus saling mengisi dan melengkapi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik demi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Pandangan Ethische Richting ini kemudian diadopsi pemerintah Belanda (dengan penyimpangan-penyimpangan) pada 1901 sebagai Ethische Politiek. Tulisan ini mencoba mengungkap peran para tokoh utama pendiri Kustvereeniging Sobokartti yaitu Mangkunagara VII dan Thomas Karsten tidak hanya dalam kaitan dengan pendirian kunstvereeniging dan javaanse schouwburg, tapi juga dalam konteks kecintaan mereka pada bangsa dan tanah air Indonesia.
Kata kunci: ethische politiek, Sobokartti, Mangkunagara VII, Thomas Karsten,
Pada akhir abad 19 di Belanda muncul aliran Ethische Richting. Aliran ini menginginkan Belanda meningkatkan kesejahteraan penduduk di koloni-koloninya, tidak sekedar mengeruk keuntungan.
Ethische Richting beranggapan bahwa bangsa Belanda dan bangsa bumiputera harus bersatu karena pada dasarnya mereka saling membutuhkan. Seorang eksponen Ethische Richting di dunia akademis adalah Cornelis van Vollenhoven, guru besar hukum adat di Universitas Leiden (Kerdijk, 2002).
Masyarakat Belanda menjadi sadar akan sisi buruk kolonialisme di Hindia Belanda melalui tulisan anggota parlemen W.R. van Hoëvel ”Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet” tentang kelaparan di Jawa pada 1845. Lebih berpengaruh lagi adalah tulisan Eduard Douwes Dekker ”Max Havelaar” yang menceritakan dengan rinci penderitaan rakyat akibat penindasan penguasa-penguasa kolonial dan bumiputera. Selain itu ada artikel "Een Eereschuld" oleh Conrad Theodore van Deventer.
Tidak kalah penting adalah peran Pieter Brooshooft yang pada 1877 menjadi redaktur utama Samarangsche Courant (kemudian menjadi harian De Locomotief). Brooshooft melalui tulisan-tulisannya membuka mata publik tentang nasib buruk bangsa bumiputera di bawah penjajahan Belanda. Istilah “ethische politiek” sendiri berasal dari Brooshooft yang pada 1901 menulis pamflet dalam harian De Locomotief "De ethische koers in de koloniale politiek".
Pada tahun yang sama Ratu Wilhelmina menyatakan dalam pidato pada pembukaan parlemen (troonrede): ”..... te doordringen van het besef dat Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een zedelijke roeping heeft te vervullen..."[2] Dengan pidato itu periode Politik Etis secara resmi dimulai.
Namun pelaksanaan Ethische Politiek di Hindia Belanda banyak menyimpang dari gagasan Ethische Richting. Ethische Politiek, karena pengaruh berbagai kepentingan, bersifat paternalistis, rasis, eropa-sentris serta berangkat dari anggapan bahwa bangsa kulit putih mempunyai tanggungjawab moral (versi Belanda ’the white man’s burden’ dan la mission sacrée de civilisation) untuk menguasai bangsa-bangsa non-kulit putih (yang diasumsikan terbelakang dan belum beradab) demi memajukan bangsa-bangsa itu. Slogan Ethische Politiek yang terkenal adalah “irrigatie, onderwijs en emigratie.”[3]
Dengan demikian alih-alih menempatkan masyarakat bumiputera dalam posisi setara, Ethische Politiek justru membuat mereka sangat tergantung pada kebaikan hati penjajah. Seperti dikatakan Haji Agus Salim (Salim, 1954, dikutip dalam Lowensteyn, 2005):
....reforming concepts, magnificently constructed in the minds of the noble Dutchman, are at implementation deformed into a caricature of themselves under the influence of selfishness, as a result of the natural instinct of preservation of those groups, which in the mother-country, under changing political constellations, control the political relationships (between Holland and Indonesia) sometimes with more, sometimes with less benevolence, groups which in character have remained the same throughout times, from the monopolistic East-India Company, through forced cultivation, and free labour, till today.
Politik Etis pada dasarnya mempunyai dua tujuan (yang sebenarnya kontradiktif). Pertama, menyatukan seluruh kepulauan Nusantara dibawah kekuasaan langsung pemerintah Belanda (ditandai dengan penaklukan Aceh dan Bali melalui operasi militer yang brutal). Kedua, mempersiapkan rakyat Hindia Belanda agar suatu saat bisa menyelenggarakan pemerintahan sendiri namun tetap di bawah kendali Belanda. Untuk tujuan kedua ini diperlukan orang-orang bumiputera berpendidikan Barat. Seperti dikatakan Menteri Urusan Jajahan D. Fock (Furnivall, 1944):
We have undertaken to rule the people through their own leaders, and that implies the training of subordinates in all branches of administration. This has never yet been attempted, but now we have come to recognize that they have great capability and energy and, with proper encouragement, are able to co-operate with us in administration to the benefit of land and people.
Meski tujuannya adalah mencetak administrator pemerintahan, kesempatan mendapatkan pendidikan Barat berbahasa Belanda bagi sekelompok kecil orang bumiputera menghasilkan sesuatu yang tidak diduga. Orang-orang bumiputera terdidik ini menjadi sadar akan posisi subordinat mereka dibanding warga kulit putih. Mereka juga terinspirasi perkembangan di luar Hindia Belanda, seperti gerakan nasionalis menentang Inggris di India, pemberontakan Boxer melawan kekuasaan asing di Cina dan, lebih-lebih lagi, kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 (Furnivall, 1944).
Benih nasionalisme muncul juga di bidang kebudayaan dan kesenian. Timbul kesadaran di kalangan terpelajar bahwa kebudayaan dan kesenian bumiputera tidak kalah dari kebudayaan dan kesenian Barat serta layak mendapatkan perhatian dan dipelajari secara serius. Sebaliknya, di kalangan orang-orang Belanda penganjur Ethische Richting juga tumbuh minat untuk lebih mengenal dan mempelajari kebudayaan dan kesenian Nusantara.
B. Volkskunstvereeniging[4] Sobokartti
Dalam suasana zaman seperti itu wajar ketika pemuda pelajar yang tergabung dalam Tri Kara Darma (setelah 1918 menjadi Jong Java) meminta kepada Sultan Hamengkubuwana VII dari Yogyakarta agar mereka boleh mempelajari kesenian kraton.
Hamengkubuwana VII menanggapi permintaan itu dengan meminta dua tokoh kesenian kraton Yogyakarta, Pangeran Suryadiningrat dan Pangeran Tejakusuma untuk menyelenggarakan pendidikan tari dan musik kraton kepada masyarakat luas melalui organisasi Kridha Beksa Wirama (KBW) yang berdiri pada 17 Agustus 1918. Peristiwa itu menandai awal proses demokratisasi seni pertunjukkan kraton Jawa. Sultan sendiri memberikan dukungan finansial bagi kegiatan-kegiatan KBW.
Bekerjasama dengan Jong Java, KBW menyebarluaskan pendidikan seni tari bagi masyarakat umum; KBW menyediakan guru-guru tari, sedangkan Jong Java menyiapkan murid-murid sekolah lanjutan. Sejak itu seni pertunjukkan yang semula hanya berkembang di dalam kraton, seperti tari bedhaya, srimpi, wirèng dan wayang wong bisa dipelajari dan dinikmati masyarakat di luar kraton. Bahkan di Surakarta wayang wong mengalami komersialisasi dengan munculnya wayang wong panggung yang diusahakan pengusaha-pengusaha Cina[5] (Soedarsono, 1984; Bandem dan Murgiyanto, 1996).
Menyusul berdirinya KBW di Yogyakarta, di beberapa kota muncul pula organisasi-organisasi sejenis. Salah satunya adalah Volkskunstvereeniging Sobokartti di Semarang yang didirikan antara lain atas prakarsa Mangkunagara VII dan Herman Thomas Karsten pada 9 Desember 1920.
Pertemuan pembentukan Sobokartti dihadiri antara lain burgemeester[6] Semarang D. de Iongh, Bupati Semarang R.M.A.A. Purbaningrat, Pangeran Kusumayuda dari kraton Surakarta, dan pimpinan surat kabar ”De Locomotief”. Dalam pertemuan itu ditetapkan nama Volkskunstvereeniging ”Sobokartti” (“tempat berkarya.”).
Dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1929 – 50 disebutkan tujuan pendirian Sobokartti sebagai berikut: “De vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van de inheemsche kunst en de verbreiding der waardering voor deze kunst onder alle bevolkingsgroepen en in het bijzonder de Inlandsche bevolking.”[7] Kegiatan yang dilakukan antara lain pementasan, kursus, pameran, diskusi dan lain-lain.
Berdirinya Perkumpulan Sobokartti dengan ratusan anggota yang terdiri dari orang Jawa, Belanda dan Tionghoa[8] tidak lepas dari keadaan kota Semarang ketika itu. Semarang adalah kota pelabuhan yang progresif, dengan kehidupan intelektual yang dinamis dan tempat munculnya gagasan-gagasan dan pemikiran yang maju.
- Pangeran dan Arsitek
Banyak orang dan pihak yang terlibat dalam pendirian kunstvereeniging Sobokartti. Namun ada dua nama yang sangat menonjol, yaitu Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara VII dan Ingenieur Herman Thomas Karsten. Mereka terlibat langsung mulai pembentukan organisasi sampai pada desain gedung teater.[9]
Mangkunagara VII (1885-1944)
Pada 1916 Mangkunagara VII naik tahta sebagai penguasa Kadipatèn Mangkunegaran setelah pengunduran diri pamannya, Mangkunagara VI. Sebelumnya, ketika masih bernama Raden Mas Surya Suparta, ia tinggal di Belanda antara 1913 dan 1916 untuk belajar bahasa di Universitas Leiden. Ia harus hidup mandiri di Belanda karena kepergiannya tidak disetujui Mangkunagara VI. Ketika pecah Perang Dunia I Surya Suparta bergabung dengan Haagsche Grenadier (pasukan elit pengawal ratu) dengan pangkat letnan.
Sebagai Mangkunagara VII ia dan permaisurinya Ratu Timur pada Januari 1937 hadir pada pernikahan Putri Juliana[10] dengan Pangeran Bernhard dan sebagai hadiah pernikahan menyajikan tari Srimpi Pandelori yang dibawakan anak perempuan mereka, Gusti Raden Ajeng Siti Nurul Kusumawardhani. Melalui sajian tari kraton ini Mangkunagara VII mengekspresikan kebanggaannya pada kebudayaan Jawa sekaligus secara subtil menunjukkan kepada masyarakat Belanda bahwa kebudayaan Jawa tidak kalah dari kebudayaan Barat[11].
Temtamg masa muda Mangkunagara VII sebelum tinggal di Belanda, berikut petikan tulisan R.M. Soewardi Soerjaniningrat (Ki Hajar Dewantara) yang dimuat di "Hindia Poetera Tahun I: 1916-1917: [12]
Ia adalah memang seorang anak raja, tetapi yang telah meninggalkan kehidupan dalam lingkungan istana yang tanpa keteguhan hati dan penuh kemewahan itu. Ia lepaskan kehidupan yang tidak segar itu untuk menukarnya dengan lapangan pekerjaan yang lebih menyenangkan. Ia bekerja sebagai magang, yaitu pembantu jurutulis. Kemudian menjadi mantri kabupaten, dan oleh karena ia dalam pada itu selalu berusaha untuk menambah pengetahuannya dalam berbagai bidang dengan mengikuti kursus-kursus yang dibiayainya sendiri dengan uang tabungannya, maka pada akhirnya ia dipandang cukup cakap untuk menduduki jabatan penterjemah di Surakarta. Perlu diketahui, bahwa untuk jabatan itu diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Belanda dan Jawa[13].
Karena biasa bergaul dengan rakyat biasa Mangkunagara VII berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kadipatèn Mangkunagaran. Ia memajukan kesenian, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Ia menaruh perhatian khusus pada irigasi pertanian. Di bandingkan wilayah-wilayah kerajaan (vorstenlanden) yang lain, kehidupan masyarakat Mangkunegaran lebih makmur (Priyatmoko, 2009). Bagian kota Surakarta yang dikelola Mangkunegaran juga lebih tertata dibandingkan bagian yang berada di bawah wewenang Kasunanan (Pemberton, 1994).
Mangkunagara VII adalah pendiri organisasi kepanduan Indonesia yang pertama, Javaansche Paadvinders Organitatie pada 1916. Pada Juli 1918 atas inisiatifnya di Mangkunegaran diadakan pertemuan pertama serangkaian kongres untuk memajukan kebudayaan Jawa. Sekitar 375 utusan, sebagian diantara mereka orang Eropa, datang dari seluruh Jawa. Pada akhir kongres dibacakan mosi tentang perlunya dibentuk sebuah lembaga tetap untuk memajukan studi dan mengembangkan kebudayaan Jawa. Sekali lagi berkat usaha Mangkunagara VII pada Agustus 1917 berdirilah Java Instituut yang bertujuan ”memajukan perkembangan kebudayaan pribumi, dalam arti kata yang seluas-luasnya, di Jawa, Madura dan Bali.” (Larson, 1990)
Beberapa tulisan Mangkunagara VII sampai sekarang masih dipakai sebagai referensi, diantaranya karya monumentalnya ”Over de wajang-koelit (poerwa) in het algemeen en over de daarin voorkomende symbolische en mystieke elementen”[14] yang disampaikan pada pertemuan Cultuur-Wijsgeerigen Studiekring[15] Desember 1932 dan diterbitkan di jurnal ”Djawa”: 13 (1933). Selain itu ia menterjemahkan sejumlah tulisan-tulisan oleh dan tentang Rabindranath Tagore ke bahasa Jawa (Gupta, 2002).
Penobatan Mangkunagara VII disambut gembira para penganjur Ethische Politiek. Mereka melihatnya sebagai ’model’ penguasa bumiputera modern. Gubernur Surakarta (1929-1932) J.J. van Helsdingen, yang pernah diusir Mangkunagara VII dengan cara yang sangat non-Jawa karena hadir dalam suatu pertemuan tanpa diundang, mengatakan:
Di antara empat kepala swapraja[16] tak dapat diragukan lagi bahwa ialah yang paling modern dan paling aktif. Pada konferensi antara kedua Gubernur[17] dan keempat Swapraja ia yang paling banyak berbicara dan setiap kali mengemukakan pendapat yang menunjukkan pengertian yang baik dan menakjubkan, serta pikiran yang tajam... (Larson, 1990)
Tentang Mangkunagara VII musikolog Jaap Kunst bahkan mengatakan: ”In him was embodied all that is best in the Javanese national character” (Kunst, 1973).
Tapi di sisi lain, banyak pejabat kolonial dan juga Kasunanan Surakarta mencurigai ambisi politik Mangkunagara VII. Karena itu selama pemerintahannya ia juga banyak menghadapi intrik-intrik dari mereka (Larson 1990, Priyatmoko 2009).
Herman Thomas Karsten (1885-1945)
Thomas Karsten lahir di Amsterdam dari keluarga terpelajar yang mapan. Ayahnya pengajar filsafat dan rektor sebuah hoogeschool[18]. Dalam lingkungan keluarga inilah Karsten mulai mengenal gagasan-gagasan progresif. Pilihannya untuk belajar di Fakultas Bouwkunde[19] di Technische Hogeschool di Delft adalah salah satu bukti tentang kesadaran sosialnya itu. Fakultas yang baru didirikan itu menjadi tempat belajar orang-orang muda yang mempunyai keinginan memperbaiki kondisi sosial masyarakat (Cotè, 2004).
Setelah lulus Karsten bergabung dengan Sociaal Technische Vereeniging, kelompok profesional muda yang progresif. Pada 1904 ia terlibat dalam proyek pembangunan rumah rakyat di Amsterdam, Volkshuisvesting in de Nieuwe Stad te Amsterdam. Amsterdam ketika itu adalah satu-satunya kota industri di Belanda. Di kota itu terdapat kesenjangan sosial, ekonomi, dan etnis yang parah. Di kota ini pula berkumpul para tokoh-tokoh pemikir radikal Belanda. Diprakarsai walikota Amsterdam yang sosialis, proyek besar ini bertujuan menyediakan perumahan layak di kawasan Amsterdam Selatan. Di daerah kumuh ini tinggal buruh pendatang dan masyarakat Yahudi miskin. Proyek inilah yang membentuk pandangan-pandangan idealistis dan ideologis Karsten selanjutnya (Cotè, 2004).
Atas undangan Henri Maclaine-Pont, teman kuliahnya di Delft, Karsten datang ke Semarang pada 1914. Semarang di masa itu adalah kota yang unik. Dibandingkan kota-kota lain, para pejabat di Semarang mempunyai wawasan yang luas. Selain itu terdapat komunitas Tionghoa peranakan yang sangat kaya dan berpengaruh[20] serta kelas menengah pribumi berpendidikan Barat yang aktif. Di sisi lain terdapat masyarakat Indo dan Jawa kelas bawah yang miskin.
Gerakan sosialisme di Hindia Belanda pertama kali muncul di Kota Semarang. Seperti telah disinggung sebelumnya salah satu koran paling progresif dan berpengaruh di Hindia Belanda, De Locomotief, terbit di Semarang. Perencanaan dan pengelolaan kota Semarang (dan khususnya perumahan rakyat) ketika itu juga termasuk yang paling maju di Hindia Belanda (Furnivall, 1944).
Meski tidak lepas dari berbagai persoalan kota, kehidupan intelektual di Semarang ketika itu sangat bergairah. Semarang di awal abad 20 itu adalah tempat subur bagi munculnya gerakan-gerakan progresif dan radikal, seperti halnya Amsterdam yang baru ditinggalkan Karsten. Di Semarang Karsten menemukan tempat yang sesuai untuk merealisasikan gagasan-gagasannya di bidang perumahan rakyat dan perencanaan kota (Cotè, 2004).
Melalui perencanaan kota Karsten berupaya untuk menyatukan masyarakat kolonial, untuk memberikan kesempatan pada semua penduduk tanpa melihat latarbelakang etnis mereka menikmati lingkungan sosial dan budaya yang sama, sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial masing-masing. Menurutnya dalam masyarakat Indonesia modern bukan faktor etnis tapi faktor sosial-ekonomi yang menjadi penentu. Suatu lingkungan yang terencana akan memungkinkan penduduk hidup bersama membangun suatu masyarakat multi-kultural.
Setelah kariernya yang panjang sebagai penasehat berbagai kota di Indonesia, ide-ide Karsten mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial di Batavia. Pada 1930 ia diangkat menjadi anggota komisi reformasi perkotaan (Bouwbeperkingscommisie, yang pada 1934 berubah menjadi Stadsvormingscommissie). Tapi meski telah mendapatkan pengakuan pemerintah, usulan pengangkatan Karsten sebagai profesor di Technische Hoogeschool di Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung) ditolak. Karsten dianggap terlalu radikal dan kritis.
Ironisnya, di kalangan nasionalis radikal Karsten dianggap terlalu kooperatif terhadap pemerintah. Visi Karsten tentang ‘asosiasi’ dan ‘fusi’ sosial, budaya, dan politik tidak mempunyai tempat dalam Indonesia Merdeka yang diperjuangkan kaum nasionalis radikal. Sementara menurut Karsten kemerdekaan Indonesia tidak perlu dicapai dengan revolusi, tapi dengan emansipasi rakyat melalui pendidikan.
Karsten menikah dengan Soembinah, seorang perempuan pribumi, pada 1921. Soembinah adalah anak Mangoenredjo, lurah di Dieng, dan cucu Heinrich Wieland, mantan tentara Swiss yang menetap di Wonosobo dan menikah dengan seorang perempuan Jawa.
Di masa itu sudah jarang sekali laki-laki Belanda totok beristeri perempuan pribumi, meskipun sebelumnya banyak yang mempunyai gundik atau nyai pribumi. Tapi seorang nyai tidak pernah muncul di depan umum. Sebaliknya Soembinah belajar bahasa Belanda dan aktif dalam kegiatan-kegiatan di kalangan perempuan Eropa. Ia menemani Thomas Karsten dalam perjalannya ke Eropa pada 1930.
Besarnya peran Soembinah dalam kehidupannya diakui Karsten. Karsten dan Soembinah mempunyai empat orang anak, salah satunya Simon yang mengikuti jejak ayahnya menjadi arsitek. Menurut Simon, untuk memahami pemikiran dan gagasan-gagasan Thomas Karsten ada dua hal harus diperhatikan: kecintaannya pada Soembinah, dan kecintaannya pada tanah air keduanya, Indonesia[21].
Kecintaan Thomas Karsten pada Indonesia memang tidak perlu diragukan. Pada 21 April 1945, hanya sesaat sebelum ia meninggal, ia meminta bantuan dokternya yang juga sesama tahanan Jepang di kamp Cimahi untuk mencatatkan kata-kata terakhirnya di dalam buku hariannya: “Indonesia bermoelialah, Indonesia bersatoelah.”
D. Javaanse Schouwburg[22]
Pada awalnya kegiatan-kegiatan Sobokartti dilakukan di paseban Kabupaten Semarang dan di Stadstuin. Tapi pada 1931 selesai dibangun gedung teater di Karrenweg (sekarang Jalan Dr. Cipto), yang diberi nama Volkstheater Sobokartti (Anonim, 1931). Gedung ini adalah rancangan Thomas Karsten, yang memadukan konsep seni pertunjukan Jawa yang biasa dipentaskan di pendhapa dengan konsep pementasan teater barat.[23]
Jauh sebelum gedung Sobokartti berdiri, bahkan sebelum organisasi Sobokartti berdiri, telah ada komunikasi antara Mangkunagara VII dengan Karsten tentang konsep rancangan gedung teater yang sesuai bagi seni pentas Jawa (javaanse schouwburg). Ini bisa dibaca dalam kutipan surat Karsten kepada Mangkunagara VII tertanggal 9 Mei 1919:
Naar aanleiding van – overigens mislukte – besprekingen alhier over een Europeesche schouwburg, ben ik op de gedacht gekomen hoe men een Javaanse schouwburg zou bouwen: een ruimte waar de Javaan, op de wijze die hem aangenaam is, waar een Javaanse volksmassa gamelan kan horen en wajang kan zien, beschut gezeten, goed ziende, met een ‘toneel’ niet op Europesen voet maar Javaanse trant. De pendopo zou ons zo’n bouw het uitgangspunt moeten zijn, en ik heb op die basis schetsen gemaakt waarvan ik hoop dat ik ze bij gelegenheid ook met U zal graag kunnen bespreken.[24]
Karsten berpendapat bahwa melalui proses yang telah berlangsung sangat lama setting pendhapa tidak bisa dipisahkan dari seni pertunjukan Jawa. Seni pertunjukan Jawa (seperti umumnya seni pertunjukan di Nusantara) tidak mengenal pemisahan ketat antara penonton dan pelakon.
Sebaliknya, seni pertunjukan Barat justru berusaha menciptakan realitas baru atau dunia lain yang sepenuhnya terpisah dari penonton. Karena itu Karsten berpendapat panggung prosenium bukan tempat yang cocok untuk pementasan teater Jawa seperti wayang orang. Seperti juga dikatakan Jessup (1985): “Anyone who has watched Javanese or Balinese dance-drama both in its traditional setting and on a westernized stage can testify that the latter inevitably imposes spurious feelings of pantomime and irrelevance of the art.”
Meski demikian, sebagai teater pendhapa konvensional di istana dan rumah bangsawan juga mempunyai kelemahan mendasar yaitu diabaikannya kenyamanan penonton. Ini antara lain disebabkan karena tempat pertunjukan sering multi fungsi.
Pendhapa selain tempat mempertunjukan tari dan teater serta tempat memainkan gamelan juga adalah tempat mengadakan pertemuan, menyambut tamu dan menyelenggarakan upacara. Karena itu di mana penonton hendak duduk atau berdiri, apakah mereka bisa melihat panggung dengan jelas atau tidak, sama sekali tidak dipikirkan dalam rancangan pendhapa konvensional[25]. Bagi seorang sosialis seperti Karsten ini sama sekali tidak bisa diterima (”unacceptable in growing equality”) (Jessup, 1985).
Pada 1919 Karsten telah membuat prototipe gedung teater untuk pementasan kesenian Jawa yang telah mengalami demokratisasi. Prototipe gedung teater Jawa (javaanse schouwburg) atau teater rakyat (volkstheater) ini diharapkan Karsten bisa menjadi acuan mendirikan gedung pertunjukan di berbagai tempat yang sesuai dengan karakter seni pertunjukan Jawa, sekaligus mengkoreksi kesenjangan sosial yang ekstrem di masyarakat.
Karsten berkonsultasi tentang maket javaanse schouwburg dengan Mangkunagara VII seperti tertulis dalam surat Karsten kepada Mangkunagara VII tertanggal 15 Oktober 1924:
Hooggeachte Pangeran Adipati,
In de eerste plaats wil ik U berichten dat het model voor de inlandsche schouwburg een paar dagen geleden door Soesmankantoor aan het adres van de heer Sastrowidjono[26] te Jogja is afgezonden. Ik hoop dat het goed overkomt en dat het bij het uitpakken niet beschadigd wordt want het is nog al breekbaar; den heer Sastrowidjono schreef ik ook hier over.[27]
Satu-satunya javaanse schouwburg berdasarkan konsep Thomas Karsten yang dibangun hanyalah teater Sobokartti di Semarang. Itupun tidak sepenuhnya seperti rancangan Karsten karena keterbatasan dana. Kalau kita bandingkan gambar maket di atas dengan teater Sobokartti yang ada sekarang terlihat bahwa teater Sobokartti jauh lebih kecil dan sederhana dibandingkan javaanse schouwburg rancangan awal Karsten. Namun prinsip dasarnya tetap sama: berangkat dari sesuatu yang telah sejak dulu dipunyai orang Jawa (Indonesia) sedang penambahan unsur-unsur ”Barat” sebagai pelengkap untuk menyempurnakannya.
E. Penutup
Keberadaan bangunan teater Sobokartti saat ini tidak banyak diketahui bahkan oleh penduduk kota Semarang sendiri. Kondisi fisiknya juga belum menggembirakan, meski sudah dilakukan beberapa upaya sederhana untuk memperbaikinya, karena masih sering dilanda banjir yang mengganggu aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Bangunan ini adalah suatu bangunan cagar budaya karena telah berusia lebih dari 50 tahun, namun bangunan itu juga bukan sekedar artefak.
Di balik kesederhanaannya bangunan teater Sobokartti selama proses perancanangan dan pembangunannya yang lama banyak bersinggungan dengan isu-isu penting di masanya, antara lain perdebatan tentang masa depan Indonesia. Senyatanya memang, gedung ini mewakili pandangan bahwa masa depan Indonesia adalah mandiri dalam asosiasi yang setara dengan Belanda. Menurut pandangan ini Indonesia Merdeka tidak perlu dicapai melalui revolusi yang justru akan menyengsarakan rakyat tapi melalui pendidikan rakyat yang emansipatoris.
Gedung ini juga perwujudan pandangan bahwa ’Timur’ dan ’Barat’ harus saling mengisi dan melengkapi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari keduanya, demi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Pandangan itu terbukti kemudian tidak laku di kalangan kaum nasionalis radikal atau golongan non-coöperatie yang kemudian menjadi arus-utama gerakan kemerdekaan Indonesia.
Namun menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke 66 ini, ketika Indonesia menghadapi berbagai persoalan serius, bahkan keberlanjutanya sebagai bangsa dan negara sedang terancam, ada baiknya kita menengok kembali pada konsep cinta tanah air yang ditawarkan orang-orang seperti Mangkunagara VII dan Thomas Karsten dan tokoh-tokoh lain lain yang termasuk golongan coöperatie. Siapa tahu masih ada hal-hal yang bisa dipakai untuk menjawab persoalan masa kini.
Ucapan Terimakasih
Terimakasih saya ucapkan kepada Donny Danardono, Ketua Program Magister Lingkungan dan Perkotaan, Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah mendorong saya menulis artikel ini. Terimakasih juga saya sampaikan kepada Joost Coté, ahli sejarah dari Deakin University Australia untuk petikan surat-surat dan kata-kata terakhir Thomas Karsten. Kepada Widjajanti Dharmowijono (Ketua Jurusan Bahasa Belanda, Akademi Bahasa Asing 17 Agustus Semarang) saya berterimakasih untuk kesediaannya memeriksa dan mengkoreksi terjemahan Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia dalam tulisan ini.
Kepustakaan
Anonim (1931) Opening Javaansche Schouwburg Sabakartti, Karrenweg Semarang, 10 Oct ’31,
Anonim (2008) Seratus Tahun Kebangkitan Nasional: Lahirnya Boedi Oetomo, 20 Mei 1908 (Episode 2),
Bandem, I Made, dan Sal Murgiyanto (1996) Teater Daerah Indonesia,
Cotè, Joost (2004) Colonial Designs: Thomas Karsten and the planning of urban Indonesia, dipresentasikan di depan 15th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia, Canberra 29 Juni – 2 Juli 2004.
Furnivall, J.S. (1944)
Gupta, A. Das (2002) “Rabindranath Tagore in
Jessup, Helen (1985) “Dutch Architectural Visions of the Indonesian Tradition”, Muqarnas, Vol. 3, (1985), pp. 138-161
Kerdijk, Rosa M.T. (2002) Wayang –liederen: Biografi Politik Budaya Noto Soeroto, Jakarta, Indonesia: Komunitas Bambu
Komisi Penyiaran Indonesia (2010) Mangkunagara VII Diusulkan Sebagai Bapak Penyiaran, http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1826:mangkunegoro-vii-diusulkan-sebagai-bapak-penyiaran&catid=14:dalam-negeri-umum&lang=id diunduh 7 Mei 2011
Kunst, J. (1973) Music in Java: Its history, its theory and its technique, Den Haag,
Larson, George D.(1990) Menjelang Revolusi: Kraton dan kehidupan politik di Surakarta 1912-1942, Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press
Lowensteyn, Peter (2005) The Colonial Rulers, http://www.lowensteyn.com/indonesia/ch2.html, diunduh 8 Mei 2011
Mawardi, Bandung (2009) “Kekuasaan dan Kebudayaan” Kompas 28 Maret 2009
Pemberton, John (1994) On the Subject of ”Java”,
Priyatmoko, Heri (2009) “K.G.P.A.A. Mangkunegara VII (1885 -1944)” Suara Merdeka 26 Juli 2009
Van Roosmalen, Pauline K.M. (2008) ”For Kota and Kampong: The emergence of town planning as a discipline” dalam Ravestijn, Wim dan Jan Kop (eds.)(2008) For Profit and Prosperity: The Contribution made by Dutch Engineers to Public Works in Indonesia 1800-2000, Zaltbommel, Nederland: Aprilis
Soedarsono (1984) Wayang Wong: The state ritual dance drama in the court of Yogyakarta,
Soerjaningrat, R.M. Soewardi (1916) ” Een Moderne Javaansche Vorst” Hindia Poetera, jaargang I: 1916-1917.
Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1929 – 50
[1]Program Magister Lingkungan dan Perkotaan, UNIKA Soegijapranata, tjahjono_rahardjo@yahoo.com.
[2]....menegaskan bahwa Belanda mempunyai misi moral yang harus dilaksanakan bagi rakyat di kawasan-kawasan itu... .
[3] ”Irigasi, pendidikan dan emigrasi.”
[4] Perkumpulan Kesenian Rakyat. Pengertian ‘rakyat’ disini adalah bumiputera, untuk membedakan dari ’Eropa’.
[5] ”Dengan demikian, pertunjukan Wayang Wong kemudian bukan lagi hanya dipertunjukkan di pendapa rumah para bangsawan melainkan juga di sebuah teater prosenium, lengkap dengan dekorasi layar yang dilukis secara realistis serta menggambarkan pendapa, balairung, hutan, jalan pedesaan dengan sawah-sawah, dan sebagainya. Memang agak janggal, di depan layar yang dilukis secara realistis ini para pemain Wayang Wong bergerak dengan gaya tari Jawa yang cukup jauh stilasinya” (Bandem dan Murgiyanto, 1996).
[6] Pejabat semacam walikota yang ditunjuk, tidak dipilih. Tugas utamanya adalah mengetuai dewan kota (gemeenteraad).
[7]”Perkumpulan bertujuan untuk mempromosikan kesenian bumiputera dan memperluas apresiasi kesenian ini di antara semua kelompok masyarakat, khususnya penduduk bumiputera.”
[8] Dalam laporan Kunstvereeniging Sobokartti tahun 1923 disebutkan anggota terdiri dari 223 orang bumiputera, 23 orang Eropa dan 24 orang Tionghoa.
[10] Pada September 1948 dinobatkan sebagai Ratu Juliana.
[11]Tarian ini diiringi gamelan Kanyut Mesem di Istana Mangkunegaran yang dipancarkan langsung ke Istana Noordeinde di Den Haag oleh Solosche Radio Vereeniging (SRV). Ini melibatkan teknologi yang canggih untuk masa itu. SRV adalah stasiun radio lokal pertama di Indonesia, didirikan pada 1 April 1933 atas prakarsa Mangkunagara VII. Studio SRV berada di Sociëteit Mangkunagaran yang sekarang menjadi Monumen Pers di Surakarta (Komisi Penyiaran Indonesia, 2010).
[12]Aslinya dalam bahasa Belanda, berjudul “Een Moderne Javaansche Vorst”
[13] Selain itu, ia juga menguasai bahasa Melayu dan Perancis.
[14]”Tentang wayang kulit (purwa) pada umumnya dan unsur-unsur simbolis dan mistis yang terkandung di dalamnya.” Tulisan ini telah diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Claire Holt dengan judul ”On the wayang kulit (purwa) and its symbolic and mystical elements”, diterbitkan Cornell University Press (1957).
[15]”Kelompok ini beranggotakan orang Jawa, Cina, misionaris, pegawai kolonial, dan para sarjana. Tujuan kelompok studi ini adalah menciptakan hubungan erat antara budaya Barat dan Jawa. Cultuur-Wijsgeerigen Studiekring menjadi sarana Mangkunegoro VII untuk menunjukkan bahwa budaya Jawa memiliki peran tinggi dan perlu dipahami oleh negeri-negeri di Barat” (Mawardi, 2009).
[16] Susuhunan Surakarta, Sultan Yogyakarta, Mangkungara dan Pakualam.
[17] Gubenur Surakarta dan Gubernur Yogyakarta.
[18] Sekolah tinggi.
[19] Ilmu bangunan, arsitektur.
[20] KeluargaTionghoa peranakan paling berpengaruh di Semarang ketika itu adalah keluarga Be, Liem, Tan dan kemudian juga keluarga Oei.
[21]Komunikasi lisan dengan Simon Karsten, Juli 2000.
[22] Gedung kesenian Jawa.
[23] Karsten mengkritik kecenderungan arsitektur di Eropa abad 19 yang memandang “beautiful as a more or less unnecessary imposed veneer.” Sementara di Hindia ia melihat bahwa “good form is central to and inseparable from the entire design process.” Karena itu ia mengingatkan arsitek-arsitek Eropa yang bekerja di Hindia agar jangan sampai membiarkan “their sober Western indifference” menghilangkan pendekatan “Timur” itu (Van Roosmalen, 2008).
[24]Menyusul pembicaraan - meskipun gagal - tentang suatu teater Eropa, saya sampai pada pemikiran bagaimana suatu teater Jawa akan dibangun: ruang yang nyaman bagi sekelompok orang Jawa, tempat mereka dapat mendengarkan gamelan dan menonton wayang, duduk terlindung dan bisa melihat dengan jelas, bukan dengan panggung Eropa tapi panggung bergaya Jawa. Pendhapa akan menjadi titik awal bangunan semacam itu, dan berdasarkan pemikiran itu saya telah membuat beberapa sketsa, yang sangat saya harap pada saatnya bisa saya diskusikan dengan anda.
[25] Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwana VIII (1921-1939) di Kraton Yogyakarta sering dipentaskan wayang orang kolosal melibatkan 300 sampai 400 penari yang berlangsung dua bahkan tiga hari. Setiap hari pertunjukan berlangsung mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Dalam pertunjukan ini satu-satunya tempat duduk penonton yang pasti adalah singgasana Sultan yang diletakkan tepat di bawah uleng Bangsal Kencana. Pertunjukannya sendiri berlangsung di Tratag Bangsal Kencana, yang terletak lebih rendah dari Bangsal Kencana. Ribuan rakyat jelata yang diijinkan menonton pementasan cukup duduk bersila di halaman berpasir. (Soedarsono, 1984)
[26]Sastrowidjono adalah anggota Budi Utomo yang pada kongres kedua di Yogyakarta, 10-12 Oktober 1909 menyampaikan pidato penting tentang “Bagaimana memajukan penduduk Jawa”. Ini pertama kali hubungan antara kemajuan perekonomian dengan kemampuan mencapai cita-cita pendidikan dibahas Budi Utomo (Anonim, 2008).
